zonabmi

Beranda Kutipan Media Perikanan Tangkap Laut Lepas Kewenangan Ditarik ke Provinsi, Efektivitas Pengawasan di Laut Diragukan

Kewenangan Ditarik ke Provinsi, Efektivitas Pengawasan di Laut Diragukan

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan mulai berlaku efektif pada tahun 2017 ini. Jika semula kewenangan provinsi dari 4-12 mil kini diperluas menjadi 0-12 mil. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. “Kalau saya pribadi sebagai orang perikanan melihat aturan lama dengan adanya pembagian wewenang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu sudah tepat. Memang ada pembagian kewenangan namun tetap bisa bersinergi. Di pantai dengan jarak 0-4 mil kalau pihak kabupaten/kota yang awasi kan semakin dekat, lebih cepat karena lebih tahu kondisi,” ungkap Sulkaf S Latief, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Kamis (23/2/2017). Pada aturan lama memang terdapat pembagian kewenangan pengelolaan dan pengawasan laut, di mana untuk jarak 0 – 4 mil kewenangannya ada di kabupaten/kota, sementara untuk 4-12 km dikelola oleh provinsi, dan 12 mil ke atas kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kebijakan ini juga secara otomatis menghapus kewenangan kabupaten/kota. Sebagian besar daerah sudah merubah nomenklatur. Dinas Kelautan dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah Dinas Perikanan. Kebijakan ini dianggap memiliki banyak kelemahan, apalagi tidak ditopang dengan anggaran yang memadai. Meski demikian, menurut Sulkaf, kebijakan ini akan tetap dijalankan karena merupakan amanah UU. Salah satu tantangannya pada jumlah personel untuk pengawasan masih sangat terbatas dengan area kerja yang cukup luas. “Kebijakannya seperti itu, meski kami hanya punya 25 orang tenaga pengawasan yang akan mengawasi laut yang sedemikan luas. Anggarannya pun terbatas dan malah semakin berkurang. Tapi namanya amanah UU maka itu harus kami jalankan,” katanya. Minimnya anggaran memang menjadi masalah tersendiri karena akan membatasi ruang gerak dinas. Sulkaf membandingkan anggaran pengawasan dari pusat pada tahun 2016, sebelum diterapkannya kebijakan tersebut, sebanyak Rp850 juta. Pada tahun 2017 ini jumlahnya justru berkurang menjadi Rp360 juta. “Kewenangan bertambah, namun biaya operasional justru semakin berkurang. Tapi itu urusan Jakarta lah. Memang akan ada dari APBD, tapi berapa sih kemampuan APBD kita,” katanya. Perubahan kebijakan yang tidak dibarengi dengan konsekuensi anggaran ini dinilai Sulkaf sebagai sesuatu yang seharusnya dikaji lebih jauh efektifitasnya. Ia membandingkan dengan lahirnya UU Desa yang kemudian dibarengi kucuran dana untuk desa hingga Rp1 miliar di desa. Menurut Sulkaf, meluasnya lingkup kerja provinsi membuat DKP Sulsel mensiasati dengan membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengawasan di tiga daerah. Ketiga UPTD tersebut antara lain berada di Kabupaten Barru untuk pengawasan di Selat Makassar, di Kabupaten Bulukumba untuk pengawasan sekitar perairan Selat Flores dan di Kabupaten Bone untuk wilayah sekitar Bone dan Wajo. “Keberadaan UPTD ini nantinya akan lebih mempermudah kordinasi dengan kabupaten/kota. Kita memang akan mengintensifkan kerjasama dengan kabupaten/kota. Sekalipun kewenangan ada di provinsi tapi kan yang memanfaatkan adalah nelayan-nelayan yang tinggalnya di darat. Jadi kami harus kerjasama dengan kabupaten/kota dalam hal pembinaan.” Menurutnya, keberadaan UPTD di tiga daerah ini dibangun atas usulan daerah setempat. Ketiga Pemda tersebut nantinya membantu dalam meminjamkan kantor dengan fasilitas lainnya. Kebijakan lain yang dianggap merugikan nelayan adalah pembatasan penangkapan kepiting melalui PermenKP No.1/PermenKP/2015 tentang batasan ukuran tangkap lobster, kepiting dan rajungan. Meski ia sepakat dengan adanya pengaturan, namun tidak mesti melalui penutupan ruang atau larangan. “Memang perlu diatur tapi kalau main tutup, main larang, itu harus dipikirkan lagi. Kepiting kecil dilarang padahal sebenarnya meski ukuran kecil tapi sebenarnya sudah dewasa. Bukti menunjukkan bahwa meski dilarang namun tetap ada penangkapan kepiting dan diselundupkan ke Malaysia.” Program nasional yang dianggap cukup sukses adalah program JARING (program pendanaan bagi nelayan kecil kerjasama KKP dengan OJK). DKP Sulsel juga banyak melakukan pembinaan-pembinaan dan memberi rekomendasi kelompok yang dianggap bagus.

 

Kewenangan Ditarik ke Provinsi, Efektivitas Pengawasan di Laut Diragukan

Wahyu Chandra

http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektivitas-pengawasan-di-laut-diragukan/